Majalah Nur Hidayah

Bagaikan rumah yang berdiri di atas lahan gambut,  kalimat ini mungkin terasa sangat tepat sebagai kalimat untuk menggambarkan kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini. Berawal dari dua opsi dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu apakah sebaiknya yang dilakukan pertama kali adalah memperbaiki pondasi terlebih dulu agar kuat lalu kemudian sedikit demi sedikit membangun rumahnya ataukah kita bangun rumah terlebih dahulu meskipun pondasinya belum kuat dan secara bersamaan memperkuat pondasinya. Sebelumnya, Jika kita melirik kepada negara-negara yang jelas memiliki mayoritas penduduk orang-orang non muslim, maka akan kita dapati praktik perbankan syariah ini sudah dilakukan jauh hari yang lalu dan telah mendapatkan sambutan serta antusiasme yang luar biasa besar dari pelaku pasar dan pelaku bisnis disana. Di Amerika Serikat misalnya, pemerintahnya bahkan telah membuat pengecualian atau penyesuaian atas aturan di dalam National Bank Act 1984 yang sebelumnya melarang lembaga-lembaga perbankan di Amerika Serikat untuk melakukan praktik jual beli, dengan cara mengeluarkan Interpretative Letters yang memperbolehkan transaksi murabahah (Jual Beli) dan ijarah (Leasing) sesuai dengan praktik lembaga keuangan perbankan syariah. Ini dilakukan pemerintah Amerika Serikat dikarenakan mereka melihat betapa besarnya prospek yang menjanjikan dari sistem ekonomi syariah ini. Ditambah lagi dengan besarnya minat masyarakat US dalam memilih skim jual-beli (Murabahah) yang ditawarkan oleh perbankan syariah, terutama dalam home financing (Pembiayaan/kredit perumahan) yang jauh lebih menguntungkan (memberi kemaslahatan kepada masyarakat) jika dibadingkan dengan mortgage konvensional.
Hal serupa juga terjadi di Inggris, negara non muslim yang ternyata sangat merespon perkembangan bisnis keuangan Islam. Ini terlihat dalam salah satu kebijakan Pemerintah Inggris yang menjadikan London sebagai pusat bagi Islamic financial business di Eropa. Perkembangan yang signifikanpun dicapai negara ini dengan pencapaian home financing (kredit perumahan) sebanyak 500 juta poundsterling (setara dengan satu miliar dolar AS). Dan bahkan hampir setiap tahun dalam empat tahun terakhir, negara ini selalu melakukan perubahan atau penyesuaian regulasi khusus dalam rangka merespons bisnis keuangan Islam. Di negara ini pula berdiri sebuah organisasi pengelola wakaf tunai, Islamic Relief, yang telah mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling atau hampir Rp 600 miliar per tahun. Mereka secara rutin menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana yang bisa dihimpun tersebut kemudian disalurkan kepada lebih dari lima juta pihak yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program 'Income Generation Waqf'.
Di Indonesia sendiri, perjuangan pengesahaan RUU Perbankan Syariah akhirnya berujung juga dan akhirnya resmi disahkan pada tanggal 17 Juni 2008. Walaupun masih terdapat kendala di sana-sini, di antaranya adalah angka ketidakfahaman masyarakat muslim Indonesia yang benar tentang konsep ekonomi Islam atau lebih khusus lagi perbankan syariah dan ditambah pula oleh sebagian ulama muslim yang menyatakan bahwa pada prinsipnya bank-bank syariah saat ini masih tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Maka sebagaimana kalimat pembuka yang saya tuliskan di atas, bahwa memang ada perbedaan pendapat tentang apakah sebaiknya perbankan syariah ini dibangun di antara sistem-sistem yang tidak syariah, ataukah kita harus menunggu sampai semua sistem yang ada di negara ini menjadi syariah terlebih dahulu.
Maka hemat kami, opsi pertamalah yang lebih bijaksana untuk kita lakukan. Kita dirikan tiang – tiang dan atapnya dulu meskipun pondasi belum kuat dengan pertimbangan bahwa untuk membangun sebuah landasan yang kuat dibutuhkan waktu yang tidak sebentar dan dibutuhkan semua elemen masyarakat untuk turut bergerak. Dan jika kita menunggu kokohnya pondasi terlebih dahulu kita akan ketinggalan start dan perkembangan perekonomian pun akan semakin terpuruk dengan penerapan sistem konvensional yang sangat merugikan rakyat. Terbukti banyak bank konvensional yang akhirnya Collapse karena harus menanggung negative spread yang ditimbulkan akibat penerapan prinsip konvensional.
Fenomena seperti inilah yang seharusnya dapat dijadikan suatu tantangan sekaligus kesempatan bagi semua ekonom Islam untuk terus berupaya mengembangkan dan meyempurnakan penerapan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.
Pada akhirnya, sistem konvensional harus mulai dicarikan “solusi pengganti” yang pantas untuk menjadi nafas baru yang menghembuskan harapan untuk pemecahan problematika umat. Insya Allah
(FJS)